Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data melalui peluncuran Dashboard Eksekutif. Inovasi digital yang didukung Pemerintah Australia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) tersebut diresmikan di Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan kehadiran dashboard tersebut menjadi salah satu upaya menyediakan data terintegrasi sebagai rujukan awal bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan.
Menurutnya, pengambilan keputusan selama ini membutuhkan dukungan referensi empiris agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada asumsi maupun intuisi.
“Dengan adanya dashboard eksekutif ini, kita punya satu rujukan awal yang bisa dijadikan dasar dalam membuat keputusan untuk selanjutnya dilakukan pendalaman, sehingga pemimpin tidak perlu lagi terpaksa mengandalkan intuisi,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, pengembangan dashboard ke depan akan diarahkan pada pemanfaatan analitik yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan pendekatan data science untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan lintas sektor.
“Kita nanti akan lanjutkan ke tahap berikutnya sehingga data ini bukan hanya bisa disajikan, tetapi juga sudah dilakukan analisis menggunakan pendekatan data science,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui berbagai program pembangunan di NTB. Menurutnya, berbagai bentuk asistensi tersebut telah diselaraskan dengan 10 program prioritas Pemerintah Provinsi NTB sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, menyambut baik peluncuran Dashboard Eksekutif tersebut. Ia menilai ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas pembangunan serta penggunaan sumber daya.
“Dashboard ini membantu pemimpin daerah memantau capaian pembangunan dan merespons tantangan secara lebih cepat,” tuturnya.
Brazier menegaskan, Pemerintah Australia berkomitmen melanjutkan kemitraan dengan NTB untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Sementara itu, Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, mengungkapkan bahwa integrasi data NTB telah menunjukkan capaian signifikan. Dari sekitar 900 dataset yang tersedia di portal Satu Data NTB, sebanyak 800 dataset telah terhubung dengan portal Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, persentase keterhubungan tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menambahkan bahwa portal data NTB saat ini telah terintegrasi dengan 10 kementerian/lembaga. Pemprov NTB juga tengah melakukan sinkronisasi data dengan hasil riset perguruan tinggi di daerah.
Ia optimistis capaian Indeks Satu Data Indonesia NTB pada 2026 dapat menempatkan provinsi tersebut di peringkat pertama secara nasional dengan nilai mendekati sempurna.
Peluncuran Dashboard Eksekutif tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, serta sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB. (Gad)
