Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Rencana pelaksanaan program cetak sawah baru seluas 2.500 hektare di Kabupaten Sumbawa tahun 2026 tertunda. Kondisi ini menuai sorotan dari Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Roni Pasarani SAP, yang menilai pemerintah daerah tidak maksimal dalam memperjuangkan program pemerintah pusat tersebut.
Roni menyoroti alasan refocusing anggaran yang disampaikan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat karena program cetak sawah baru merupakan program pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, bukan APBD.
“Jangan jadikan refocusing anggaran sebagai alasan ketidakmampuan menjemput program cetak sawah baru di pusat tahun 2026 seluas 2.500 hektare. Sementara daerah lain tetap mendapatkan program cetak sawah baru, kenapa Sumbawa tidak?” tegas Roni.
Ia menjelaskan, program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian merupakan bagian dari upaya nasional memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya proaktif menyiapkan proposal, Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), serta melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.
Menurutnya, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi lahan pertanian yang luas sehingga semestinya dapat memperoleh alokasi program tersebut.
“Daerah lain bisa dapat ribuan hektare, masa Kabupaten Sumbawa yang lahan potensialnya masih luas, tidak dapat sama sekali? Ini pertanda Kepala Dinas Pertanian tidak mampu bekerja,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Roni mendesak Bupati Sumbawa mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian. Ia juga meminta DPRD Kabupaten Sumbawa memanggil kepala dinas terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tertundanya program tersebut.
“Sumbawa ini lumbung pangan NTB. Potensi lahan tidur ribuan hektare. Tapi kalau dinasnya tidak mampu menjemput program pusat, mau jadi apa petani Sumbawa? Jangan sampai petani Sumbawa hanya jadi penonton ketika daerah lain panen raya dari program cetak sawah baru,” tutupnya.
Dinas Pertanian Jelaskan Persoalan SID dan Refocusing
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, H Junaidi SPt, menjelaskan bahwa tertundanya program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tidak semata-mata disebabkan kebijakan refocusing anggaran. Menurutnya, proses Survei, Investigasi, dan Desain (SID) untuk lokasi yang diusulkan di Sumbawa juga belum rampung sehingga pemerintah pusat belum melakukan peninjauan atau review terhadap dokumen tersebut.
Junaidi mengatakan, pihaknya telah berupaya memfasilitasi penyelesaian berbagai persyaratan administrasi, termasuk persoalan calon lokasi cetak sawah yang berada dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Intam.
Proses survei lokasi tersebut ditangani tim dari Universitas Pattimura. Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang masuk dalam rencana pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.
Dalam prosesnya, tim survei meminta pernyataan Bupati Sumbawa terkait penggunaan lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Intam sebagai lokasi cetak sawah. Pernyataan itu diperlukan untuk memperjelas sikap pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan yang diusulkan.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bupati Sumbawa mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk kepala desa dan manajemen PT Intam, untuk membahas persoalan lahan.
Setelah melalui dua hari pembahasan, pimpinan PT Intam menyatakan persetujuan terhadap pemanfaatan lahan yang masuk dalam wilayah IUP perusahaan sebagai lokasi program CSR. Kesepakatan tersebut juga dituangkan secara tertulis.
Junaidi bersama Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa kemudian menyusun berita acara hasil pertemuan untuk diajukan kepada Bupati Sumbawa.
Namun, setelah persoalan lahan ditindaklanjuti, proses review SID oleh pemerintah pusat yang diharapkan berlangsung di Kabupaten Sumbawa belum juga terlaksana.
Junaidi mengaku telah kembali berkoordinasi dengan tim Universitas Pattimura untuk mengetahui perkembangan proses tersebut. Dari komunikasi itu, pihaknya memperoleh informasi bahwa masih terdapat tahapan administrasi yang belum diselesaikan pemerintah pusat.
Perkembangan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati Sumbawa. Junaidi selanjutnya diminta berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan pejabat berwenang mengenai kelanjutan program.
Dalam pertemuan tersebut, Junaidi memperoleh informasi bahwa Kabupaten Sumbawa bersama sejumlah daerah lainnya turut terdampak kebijakan refocusing anggaran.
“Jangankan Sumbawa yang belum direview SID-nya, daerah lain yang sudah direview juga terkena refocusing,” kata Junaidi, mengutip penjelasan yang diterimanya dalam pertemuan tersebut.
Ia mengaku sempat menanyakan kemungkinan kelanjutan program pada 2027. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian karena dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program tersebut pada tahun depan belum rampung.
“Kenapa ini batal, anggarannya direfocusing. Anggaran program ini pada 2027 juga belum tertera di DIPA. Bahkan di link CSR, semua daerah sudah nol, termasuk Sumbawa,” ujarnya.
Junaidi menambahkan, Bupati Sumbawa juga telah meminta pejabat Kepala Dinas Pertanian sebelumnya membantu koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia pun berupaya menghubungi salah seorang pejabat terkait untuk memperoleh informasi lebih lanjut, tetapi belum mendapatkan respons.
Dari koordinasi berikutnya, ia kembali memperoleh informasi bahwa program belum dapat dilanjutkan karena proses review SID belum selesai.
Dengan demikian, menurut Junaidi, tertundanya program cetak sawah baru di Sumbawa berkaitan dengan dua persoalan, yakni belum rampungnya proses review SID dan kebijakan refocusing pendanaan dari pemerintah pusat. Sementara itu, kepastian kelanjutan program pada 2027 masih menunggu kejelasan alokasi anggaran. (Gad)
