Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membatalkan rencana penyusunan pra-Feasibility Study (FS) untuk perpanjangan landasan pacu atau runway Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa. Pemerintah daerah memilih mengembangkan kerja sama dengan maskapai penerbangan, sebagai alternatif untuk memperkuat konektivitas udara.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr Dedi Heriwibowo, mengatakan pemerintah daerah tidak akan melanjutkan penyusunan pra-FS tersebut, setelah melakukan perhitungan terhadap kebutuhan anggaran dan manfaat yang akan diperoleh.
“Tidak jadi kita laksanakan (penyusunan pra-FS). Setelah kita hitung-hitung, lebih efisien dan efektif mengembangkan kerja sama dengan maskapai dibandingkan memperpanjang landasan pacu,” kata Dedi.
Dedi menjelaskan, pemerintah harus menyiapkan anggaran besar jika memilih memperpanjang runway. Kebutuhan biaya tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembebasan lahan di sekitar kawasan bandara.
Menurutnya, terdapat sekitar 200 unit rumah yang perlu dibebaskan apabila pemerintah melanjutkan rencana tersebut. Proses pembebasan lahan saja diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp200 miliar.
“Anggaran Rp200 miliar itu belum termasuk pembangunan. Kalau kita hitung secara keseluruhan, kebutuhan anggarannya bisa mencapai triliunan di tengah fiskal daerah yang terbatas,” terangnya.
Pertimbangan tersebut membuat Pemkab Sumbawa mengalihkan fokus pada pengembangan kerja sama dengan sejumlah maskapai. Pemerintah daerah saat ini menjajaki peluang kerja sama dengan Sriwijaya Air dan TransNusa.
Dedi mengatakan kedua maskapai telah memberikan sinyal positif terhadap peluang pengembangan rute penerbangan dari dan menuju Sumbawa. Pemerintah daerah masih menunggu informasi dan proposal lebih lanjut dari kedua maskapai tersebut.
Ia menyebut kapasitas runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin saat ini mencapai 1.800 meter. Menurutnya, ukuran landasan tersebut masih memungkinkan pengoperasian pesawat jet regional tertentu.
“Jadi solusi terbaiknya kita lebih fokus mengembangkan kerja sama. Apalagi sekarang ada pesawat jet yang dioperasikan maskapai TransNusa yang bisa mendarat di landasan pacu sepanjang 1.800 meter,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, pesawat jet regional berbadan sempit yang dimaksud memiliki kapasitas sekitar 95 kursi. Pemerintah daerah menilai karakteristik pesawat tersebut sesuai dengan kondisi runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin.
Ia berharap maskapai dapat mengoperasikan pesawat dengan kapasitas tersebut di Sumbawa. Penambahan pilihan penerbangan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat sekaligus membuka alternatif perjalanan udara dengan kapasitas penumpang yang lebih besar.
“Cukup bagus jika pesawat tersebut bisa beroperasi di Sumbawa. Sehingga biaya tiket yang saat ini cukup mahal bisa ditekan dan masyarakat juga memiliki pilihan untuk menggunakan maskapai yang bagus,” katanya.
Pemkab Sumbawa juga mengantisipasi kemungkinan munculnya kebutuhan subsidi dari maskapai dalam pengembangan rute penerbangan. Pemerintah daerah tengah menyiapkan skema kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung keberlanjutan penerbangan.
Dedi mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah perbankan dan perusahaan swasta untuk menjajaki dukungan terhadap skema subsidi kursi. Pemerintah berharap keterlibatan pihak swasta dapat mengurangi beban pembiayaan daerah.
“Biasanya pasti ada subsidi yang diminta oleh maskapai. Kami juga sudah menyiapkan pola antisipasi dengan berkoordinasi dengan sejumlah perbankan dan perusahaan swasta untuk bisa membantu memberikan subsidi kursi,” jelasnya.
Selain memperluas pilihan penerbangan, pemerintah daerah mengaitkan peningkatan konektivitas udara dengan pengembangan sektor pariwisata. Akses transportasi yang lebih mudah dapat memangkas waktu perjalanan wisatawan menuju sejumlah destinasi di Sumbawa.
Dedi mengatakan keterbatasan akses transportasi selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pariwisata Sumbawa. Wisatawan harus menempuh perjalanan cukup panjang sebelum mencapai sejumlah lokasi tujuan.
Karena itu, pemerintah daerah terus mengkaji pola pengembangan konektivitas udara yang dapat diterapkan tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
“Kami masih melakukan kajian secara mendalam terkait rencana itu, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Gar)
