JAKARTA, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya pemulihan lingkungan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Kementerian Kehutanan. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh kedua pihak di Ruang Rapat Ditjen PDASRH, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/11).
Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa M Nur Hidayat ST, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, Ditjen PDASRH diwakili Direktur Jenderal Ir Dyah Murtiningsih MHum beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jarot memaparkan Program Sumbawa Hijau Lestari sebagai salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memulihkan hutan dan lahan, menjaga daerah aliran sungai (DAS), serta melindungi sumber daya air.
Menurutnya, kerusakan hutan tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketersediaan air, produktivitas pertanian, risiko bencana, hingga kehidupan masyarakat.
Karena itu, Bupati berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
Ia menegaskan, keberhasilan Program Sumbawa Hijau Lestari tidak cukup diukur dari jumlah pohon yang ditanam. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari keberlanjutan pemulihan lingkungan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PDASRH, Ir Dyah Murtiningsih MHum, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Program Sumbawa Hijau Lestari. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan.
Ia menjelaskan, pemulihan ekosistem membutuhkan perencanaan terintegrasi serta keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dyah juga berharap Nota Kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan langkah teknis dan penentuan lokasi prioritas rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi lahan, karakteristik DAS, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan demikian, program rehabilitasi diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Kerja sama ini menjadi landasan bagi penguatan koordinasi, dukungan teknis, dan pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa. (Gad/Hms)
