Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Tangani Ribuan Siswa Putus Sekolah

Mataram, GaungNUSRA

Sebanyak 7.364 anak di Kabupaten Lombok Barat tercatat tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Mayoritas di antaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terkendala melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminta dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA berada di bawah pemerintah provinsi.

Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat beserta jajaran guru yang telah proaktif melakukan penelusuran terhadap anak-anak yang tidak bersekolah.

Dari total 7.364 anak yang terdata, sekitar 800 anak telah berhasil ditemukan, sementara ribuan lainnya masih dalam proses pelacakan.

“Ini saya haturkan kepada Bapak Gubernur, mohon kami dibantu. Anak-anak tidak sekolah ini jumlahnya 7.364 dan ternyata yang banyak tidak sekolah adalah lulusan SMP mau ke SMA,” ujar Nurul Adha di sela-sela pelantikan Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11).

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan validasi dan pembersihan data anak tidak sekolah untuk memastikan jumlah sebenarnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan menggunakan metode random sampling di sejumlah kabupaten masih menemukan deviasi dan tingkat kesalahan data yang cukup signifikan. Karena itu, diperlukan pembenahan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat.

“Kita sedang bersih-bersih data supaya kita tahu persis berapa sebenarnya yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, keakuratan data menjadi prasyarat penting dalam menentukan kebijakan dan intervensi pemerintah. Dengan basis data yang valid, alokasi anggaran daerah maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk jenjang SMA, dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Selain pembenahan data, Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan afirmatif melalui model pembelajaran fleksibel dengan skema “kelas jemput bola”. Inovasi tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak yang mengalami kendala mengikuti pembelajaran reguler, khususnya mereka yang berasal dari keluarga petani.

Gubernur Iqbal menjelaskan, selama musim panen, sebagian anak terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan.

“Kalau musim panen, sekolah yang mendekat ke mereka, bukan mereka yang dipaksa masuk sekolah,” jelasnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga petani tetap dapat memenuhi hak pendidikan tanpa harus mengabaikan kondisi ekonomi keluarga. Model pembelajaran yang fleksibel juga diharapkan mampu mengurangi hambatan anak dalam menyelesaikan pendidikan menengah.

Sinergi Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sesuai haknya. (Gad)