Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sumbawa, menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di kawasan tambang Lawang Tua Kecamatan Lantung. PBB menilai tragedi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Terutama dalam penataan aktivitas pertambangan rakyat, agar berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan keselamatan pekerja.
Ketua Dewan Penasihat PBB Kabupaten Sumbawa, Ahmadul Kusasih SH, Senin (7/9) mengatakan, jajaran pengurus, kader, dan simpatisan PBB turut merasakan kehilangan atas musibah yang menimbulkan korban jiwa tersebut.
“Kami seluruh jajaran Partai Bulan Bintang ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas tragedi di Lawang Tua Lantung ini. Ini adalah duka kita bersama,” ujar Ahmadul kepada GaungNUSRA.
Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, PBB Sumbawa mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menangani musibah tersebut. PBB menilai, respons pemerintah daerah di lapangan penting untuk menangani dampak kejadian sekaligus membantu masyarakat yang terdampak.
Ahmadul mengatakan pemerintah daerah perlu melanjutkan penanganan dengan membangun koordinasi bersama seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat. Menurut dia, persoalan tambang tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak. Karena menyangkut aspek keselamatan, hukum, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.
“Kami sangat berharap Bupati dan Pemda Sumbawa bersama Forkopimda serta seluruh elemen dapat duduk bersama. Kita perlu memikirkan dan mengambil langkah terbaik terhadap keberadaan tambang secara umum, terutama tambang yang belum tertata dengan baik,” katanya.
PBB Sumbawa mendorong pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan penambang membuka ruang dialog untuk membahas keberadaan pertambangan rakyat. Dialog tersebut, kata Ahmadul, perlu membahas kondisi lapangan sekaligus mencari pola penataan yang dapat melindungi masyarakat.
Ahmadul menilai pemerintah bersama Forkopimda perlu segera membuka pembicaraan lintas sektor terkait keberadaan tambang yang belum tertata. Dia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan masyarakat, ketika membahas langkah penanganan sektor pertambangan di Kabupaten Sumbawa.
Ketua DPC PBB Kabupaten Sumbawa, Khairuddin SE, menambahkan bahwa pemerintah perlu menata kembali aktivitas pertambangan lokal yang belum memiliki tata kelola memadai. Dia meminta penataan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memahami kondisi pertambangan dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Khairuddin mengatakan, pemerintah harus mengedepankan aturan hukum dan regulasi dalam menata aktivitas pertambangan. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.
“PBB Sumbawa mengimbau agar aktivitas pertambangan lokal ditata kembali sehingga dapat beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku,” ujar Khairuddin.
Menurut dia, pemerintah dapat melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta perwakilan penambang dalam proses penataan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar pemerintah dapat memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan pertambangan rakyat di lapangan.
PBB juga mendorong pembahasan mengenai aspek keselamatan kerja di kawasan pertambangan. Penataan tidak hanya perlu menyentuh persoalan perizinan, tetapi juga kondisi lokasi, prosedur kerja, perlengkapan keselamatan, serta pengawasan terhadap aktivitas penambangan.
“Kami sangat berharap Bupati dan Pemda Sumbawa bersama Forkopimda serta seluruh elemen dapat duduk bersama. Kita perlu memikirkan dan mengambil langkah terbaik terhadap keberadaan tambang secara umum, terutama tambang yang belum tertata dengan baik,” pungkasnya. (Gam)
