Sumbawa Barat, GaungNusra
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memperkuat tata kelola data melalui peluncuran Portal Satu Pintu Satu Data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis bagi pengelola data sektoral yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat di Ruang Gili Paserang, Gedung Sekretariat Daerah Lantai III, kemarin.
Kegiatan dibuka langsung Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah ST MSi., dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfo KSB, Kepala BPS KSB, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pengelola data sektoral.
Dalam sambutannya, Bupati Amar menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data yang valid dan terintegrasi diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas, serta menyusun program dan alokasi anggaran sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Berdasarkan data per 3 November 2026, penyelenggaraan Satu Data KSB telah melibatkan 35 produsen data. Jumlah daftar data juga mengalami peningkatan dari 418 data pada 2025 menjadi 811 data pada 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 data atau 42,75 persen telah terisi pada portal tahap kedua. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas ketersediaan data sektoral yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Selain itu, Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan dari 72,00 pada 2024 menjadi 81,90 pada 2025 dengan predikat baik.
Ke depan, Pemkab KSB memprioritaskan penyempurnaan regulasi, standardisasi data, optimalisasi pemanfaatan portal, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola data sektoral.
Melalui penguatan Satu Data, pemerintah daerah berharap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Gad)
