Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mulai merealisasikan program KSB Maju Luar Biasa melalui pengembangan klaster ekonomi agribisnis sapi. Langkah awal ditandai dengan penanaman perdana rumput gajah di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ai Nusak Kecamatan Sekongkang, sebagai bagian dari transformasi peternakan tradisional menuju sistem industri yang lebih modern dan terintegrasi.
Selain rumput gajah, pemerintah juga mengembangkan lamtoro sebagai pakan utama untuk memastikan ketersediaan pakan berkualitas dan berkelanjutan bagi ternak sapi di wilayah tersebut.
Program ini dirancang untuk menjawab tingginya kebutuhan pasar daging, khususnya dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang selama ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena standar kualitas dan harga yang kompetitif. Pemerintah daerah menilai, peningkatan kualitas ternak menjadi kunci agar peternak lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah, menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menembus pasar tersebut adalah dengan menyesuaikan kualitas produksi serta efisiensi harga.
“Jika ingin masuk ke pasar industri, maka kualitas dan harga harus disesuaikan. Ini menjadi fokus utama kita dalam pengembangan agribisnis sapi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem usaha, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan investasi untuk mengoperasikan kembali Rumah Potong Hewan (RPH) yang ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Kehadiran RPH ini diharapkan menjadi simpul utama rantai pasok daging sapi di daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 67 hektare di Kecamatan Brang Ene sebagai pusat penggemukan sapi. Dalam skema yang diterapkan, peternak atau kelompok tani akan menggemukkan sapi bakalan berusia 1,5 hingga 2 tahun dengan bobot awal sekitar 200 kilogram hingga mencapai standar minimal 300 kilogram sebelum dipasarkan ke RPH.
Pada tahun pertama pelaksanaan program, pemerintah memberikan dukungan penuh kepada kelompok tani, mulai dari bantuan bibit, pembangunan kandang standar industri, penyediaan air, hingga gudang pakan dengan nilai sekitar Rp400 juta per kelompok. Setelah itu, diharapkan pada tahun kedua kelompok sudah mampu mandiri secara usaha.
KTT Ai Nusak diproyeksikan menjadi percontohan dalam pengembangan sistem agribisnis sapi terpadu yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis peternakan.
Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam proses pengawasan di lapangan. Pendampingan ini diharapkan dapat menjaga konsistensi pelaksanaan program serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Gad/Hms)