PT GAUNG NUSRA MEDIA AMANAH

Kemiskinan di NTB Turun, Wabup Ansori Hadiri Rakor Evaluasi 2026

Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,17 persen, turun 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,

E
Penulis Editor
Tanggal 10 Nov 2026, 10:20 WITA
Kemiskinan di NTB Turun, Wabup Ansori Hadiri Rakor Evaluasi 2026
Angka Kemiskinan NTB Turun Jadi 11,17 Persen, Wagub Dinda Dorong Penguatan Kolaborasi dan Program Tepat Sasaran

Mataram, GaungNUSRA

Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,17 persen, turun 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.

Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11).

Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, bersama seluruh wakil bupati se-NTB turut menghadiri kegiatan tersebut.

Saat membuka rakor, Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri SE MIP,

menekankan pentingnya menjaga kesinambungan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di NTB juga berkurang sekitar 8.680 orang menjadi 628.500 orang. Meski demikian, capaian tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan antarwilayah, terutama di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, serta kondisi kelompok masyarakat rentan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mengevaluasi pelaksanaan program bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diperlukan guna memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran.

“Evaluasi diperlukan agar setiap program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran,” ujar Wakil Gubernur yang akrab disapa Dinda tersebut.

Melalui rakor ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan evaluasi berkelanjutan, program penanggulangan kemiskinan di NTB diharapkan semakin efektif dalam menekan angka kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Gad) 

Bagikan Berita Ini: