Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur menjadikan momentum hari jadi daerah sebagai pengungkit percepatan pembangunan sekaligus upaya menekan angka kemiskinan. Pemprov menilai kedua daerah memiliki posisi strategis karena karakter wilayah dan jumlah penduduknya turut menentukan capaian pembangunan NTB.
Kota Mataram tahun ini memperingati hari jadi ke-33, sedangkan Kabupaten Lombok Timur merayakan hari jadi ke-131. Di tengah momentum tersebut, Pemprov NTB meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hasil pembangunan langsung dirasakan masyarakat.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan Mataram sebagai ibu kota provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Khalik, pemerintah kota perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penataan ruang, penguatan aktivitas ekonomi, dan penanganan kemiskinan.
“Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan ruang kota yang nyaman dan inklusif harus menjadi perhatian khusus,” kata Khalik, Senin (31/8).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Mataram pada 2025 mencapai 7,15 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang berada di level 8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi sekitar 39,82 ribu orang.
Tingkat kemiskinan Mataram berada di bawah angka kemiskinan NTB. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan NTB masih mencapai 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu orang.
Meski demikian, Khalik mengingatkan pemerintah tidak boleh hanya membaca angka kemiskinan secara agregat. Menurut dia, kondisi masyarakat di setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda. Kemiskinan di kawasan pinggiran kota, misalnya, dapat berkaitan dengan rendahnya akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, hingga terbatasnya peluang ekonomi.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola data kemiskinan agar program penanganan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan sosial yang sudah diturunkan Pemerintah Kota Mataram sudah mulai lebih tepat sasaran. Tetapi perlu peningkatan pada tata kelola data kita,” ujarnya.
Khalik menilai digitalisasi bantuan sosial dapat membantu pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran. Namun, sistem tersebut tetap membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi agar pemerintah tidak salah menentukan penerima bantuan.
Pemprov NTB juga memberi perhatian besar terhadap Lombok Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa tersebut menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan daerah lain di NTB.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Lombok Timur pada 2025 mencapai sekitar 173,79 ribu orang. Persentase kemiskinannya tercatat 13,53 persen, turun dari 14,51 persen pada 2024 ketika jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 185,03 ribu orang.
Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan. Namun, jumlah penduduk miskin Lombok Timur masih menjadi yang terbesar di NTB sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan tren penurunan tersebut secara konsisten.
Khalik mengatakan Lombok Timur memiliki berbagai modal ekonomi yang dapat pemerintah daerah gunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Ia mendorong pemerintah kabupaten mengembangkan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan angka produksi, tetapi mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kalau Lombok Timur bisa keluar dari angka kemiskinan, misalnya setiap tahun turun satu sampai 1,5 persen, penurunannya di NTB juga sangat bagus,” kata Khalik.
Menurut dia, keberhasilan Lombok Timur menurunkan kemiskinan akan memberikan pengaruh besar terhadap capaian NTB. Jumlah penduduk miskin yang besar membuat perubahan angka kemiskinan di kabupaten tersebut ikut memengaruhi gambaran kemiskinan di tingkat provinsi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperkecil kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Selain sektor ekonomi, Khalik menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di Lombok Timur. Infrastruktur jalan masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di sejumlah wilayah.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten harus menyusun skala prioritas pembangunan. Pemkab perlu mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Pemprov NTB menyiapkan Program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Program tersebut memberikan dukungan tematik sesuai kebutuhan desa, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Melalui program tersebut, pemerintah mendorong desa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif. Penguatan ekonomi desa juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Khalik mengatakan pembangunan Mataram dan Lombok Timur harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu ukuran utama. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah jalan yang terbangun, gedung yang berdiri, atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik.
Mataram, kata dia, perlu memperkuat perannya sebagai ibu kota provinsi dengan menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, ruang kota yang nyaman, serta peluang ekonomi yang lebih inklusif.
Sementara itu, Lombok Timur perlu memaksimalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan potensi sumber daya manusia untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.
“Dua daerah ini punya peran penting. Kalau Mataram dan Lombok Timur bergerak cepat, dampaknya akan terasa terhadap pembangunan NTB secara keseluruhan,” kata Khalik. (Gar/Hms)
