PT GAUNG NUSRA MEDIA AMANAH

DPRD Sumbawa Sampaikan Laporan Hasil Reses II 2026

DPRD Kabupaten Sumbawa Senin (7/9) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses II di ruang rapat utama gedung DPRD setempat.

E
Penulis Editor
Tanggal 07 Sep 2026, 17:52 WITA
DPRD Sumbawa Sampaikan Laporan Hasil Reses II 2026
Muhammad Faesal SAP MMInov menyerahkan Laporan Hasil Reses II Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (7/9-2026).

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

DPRD Kabupaten Sumbawa Senin (7/9) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses II di ruang rapat utama gedung DPRD setempat. 


Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasruddin SAP MMInov, didampingi Wakil Ketua I HM Berlian Rayes SAg MMInov, Wakil Ketua II Gitta Liesbano SH MKn, serta Wakil Ketua III Zulfikar Demitry SH MH. 

Rapat paripurna ini juga dihadiri Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP, bersama Sekdakab Sumbawa Dr H Budi Prasetyo SSos, MAP, para kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan oleh Muhammad Faesal SAP MMInov. 
“Reses II DPRD Kabupaten Sumbawa sebelumnya dilaksanakan pada 20 hingga 23 Juli 2026 di lima daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.," terang Muhammad Faesal.

Disebutkan, penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bahan dalam proses perencanaan pembangunan.

“Dalam kegiatan Reses tersebut, anggota DPRD berdialog langsung dengan masyarakat dan menghimpun berbagai usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah," ungkapnya.“
Hasil reses kemudian dituangkan dalam laporan yang mencerminkan beragam aspirasi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pendidikan, kesehatan, sosial hingga pariwisata.
Infrastruktur dasar, khususnya pembangunan dan peningkatan jalan, menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.Usulan meliputi peningkatan jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jalan lingkungan, jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan, serta pengaspalan sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Selain jalan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan talud dan bronjong penahan tebing, normalisasi sungai, perbaikan drainase, jaringan perpipaan air bersih, sumur bor, embung, penerangan jalan, pengelolaan sampah, rumah layak huni serta peningkatan akses internet.

Pada sektor ekonomi, aspirasi masyarakat diarahkan pada penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.Di bidang pertanian, masyarakat mengusulkan modernisasi alat dan mesin pertanian, penyediaan sumur bor, bantuan bibit ternak unggul dan pupuk, serta dukungan untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
Sementara masyarakat pesisir dan nelayan mengusulkan bantuan mesin ketinting, jaring, perahu, sarana penjemuran ikan serta fasilitas pendukung budidaya perikanan.Pelaku UMKM dan kelompok perempuan juga menyampaikan kebutuhan dukungan modal dan peralatan untuk mengembangkan usaha produktif.

Aspirasi di bidang pendidikan antara lain beasiswa jenjang S1 dan S2, pengadaan laboratorium komputer, sarana olahraga, meubel sekolah, rehabilitasi ruang kelas serta peningkatan fasilitas pendidikan.
Di bidang kesehatan, masyarakat mengusulkan penambahan alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu, rehabilitasi fasilitas kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan sukarela serta penambahan tenaga kesehatan hingga tingkat dusun.

Di bidang sosial, masyarakat mendorong verifikasi dan validasi data penerima BPJS gratis dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar program bantuan lebih tepat sasaran.Aspirasi lainnya mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak dari kekerasan seksual, rehabilitasi rumah ibadah serta dukungan terhadap imam masjid dan guru ngaji.
Peningkatan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas serta penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan komunikasi juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.

Sektor pariwisata turut mendapat perhatian. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pengembangan wisata Hiu Paus di Labuan Jambu melalui dukungan sarana dan prasarana wisata serta peningkatan kapasitas pendamping wisata.
Pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Sumbawa.

Selain menghimpun aspirasi, DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses tindak lanjut.Salah satunya adalah percepatan penyusunan Survei, Investigasi dan Desain (SID) untuk sejumlah program prioritas, antara lain pencetakan sawah baru, pembangunan sumur bor serta talud penahan tebing.Penyusunan SID dinilai penting agar kebutuhan pembangunan dapat dipersiapkan secara teknis, terukur dan menjadi bagian dari perencanaan anggaran.

Dalam aspek mitigasi bencana, DPRD juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat aktivitas pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung.
Pembangunan bronjong dan talud di bantaran sungai juga didorong untuk mengurangi risiko longsor dan banjir, khususnya di kawasan permukiman.

"DPRD turut mendorong validasi kembali data desil kemiskinan yang berkaitan dengan BPJS, KIP dan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,”papar Muhammad Faesal.

Catatan lainnya meliputi peningkatan kualitas air PDAM, penanganan wilayah blank spot, peningkatan respons pelayanan pertanian serta penguatan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
Di bidang olahraga, DPRD mendorong pembinaan atlet sejak usia dini serta perhatian terhadap atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa.

DPRD Kabupaten Sumbawa menekankan agar setiap aspirasi yang dapat diakomodasi nantinya disesuaikan dengan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran dan kebutuhan masyarakat.
"Dengan demikian, hasil reses tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa," pungkas Muhammad Faesal. (Gam)

Bagikan Berita Ini: