Mataram, GaungNusra
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) NTB dalam rangka evaluasi keterbukaan informasi publik (KIP) Tahun 2026, Selasa (10/11).
Kunjungan tersebut disambut Kepala Disperindag NTB, H Lalu Wiranata SIP MA, didampingi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disperindag NTB di aula dinas setempat.
Dalam sambutannya, Lalu Wiranata menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Monev KI NTB sekaligus menyatakan kesiapan jajarannya mengikuti tahapan visitasi Monev KIP 2026.
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Disperindag NTB.
“Intinya saling bersilaturahmi, kemudian saling bertukar pikiran terkait kemajuan keterbukaan informasi di Disperindag NTB. Kami sangat terbantu dengan adanya kunjungan Komisi Informasi ini,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya KI NTB yang terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di seluruh badan publik. Karena itu, pihaknya berharap adanya arahan dan masukan terkait pengelolaan informasi, termasuk mekanisme kerja sama serta klasifikasi data yang dapat dipublikasikan maupun yang dikecualikan.
Sementara itu, Ketua KI NTB, Sahnan SH, yang dalam kegiatan tersebut diwakili Wakil Ketua KI NTB, Sansuri SPt MM, bersama tim menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas PPID Pelaksana di lingkungan Disperindag NTB, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Visitasi juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sansuri menegaskan, setiap informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi dengan pembahasan dan pertimbangan yang jelas sesuai regulasi.
“Harus ada uji konsekuensi setiap data yang dikecualikan dengan melakukan rapat bersama dan membahas regulasinya, kenapa dikecualikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Monev KIP dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya memastikan badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi secara optimal.
Hasil visitasi tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. (Gad)
