Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjalani visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka penilaian PPID Award Kabupaten Sumbawa Barat 2026, Senin (2/11).
Visitasi yang dilakukan Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama tersebut merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Tim PPID Dinas Kesehatan.
Rombongan tim visitasi yang dipimpin Allein Erida Dg Iji diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr Carlof, bersama Sekretaris Dinas Kesehatan, Akhiruddin Juliadi, selaku Ketua Tim Pelaksana PPID di lingkungan dinas tersebut.
Dalam kunjungan itu, tim melakukan verifikasi terhadap dokumen dan bukti dukung yang sebelumnya telah diunggah melalui sistem penilaian. Pemeriksaan juga dilakukan dengan mencocokkan dokumen tersebut dengan kondisi faktual di lingkungan Dinas Kesehatan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian tim penilai, mulai dari pengelolaan unit PPID, ruang dan meja pelayanan, sarana prasarana pendukung, hingga kelengkapan administrasi seperti buku register dan formulir permohonan informasi.
Tim juga meninjau penerapan standar operasional prosedur (SOP), alur pelayanan permohonan informasi, serta inovasi dan digitalisasi yang diterapkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr Carlof, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pihaknya berkomitmen menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus Ketua Tim Pelaksana PPID, Akhiruddin Juliadi, memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Tim visitasi juga diberi kesempatan melakukan pendalaman serta meminta klarifikasi terhadap sejumlah indikator penilaian dan dokumen pendukung.
Melalui visitasi tersebut, Dinas Kesehatan KSB berharap memperoleh masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan indikator penilaian PPID Award, tetapi juga merupakan tanggung jawab badan publik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses. (Gbw)
