JAKARTA, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan dukungan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperbaiki Jembatan Lito di Kecamatan Moyo Hulu. Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, dalam audiensi dengan BNPB di Jakarta, Selasa (3/11).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jarot didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa beserta jajaran. Rombongan diterima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Dr Ir Afrial Rosya MA MSi.
Jembatan Lito menjadi salah satu infrastruktur vital bagi masyarakat karena berfungsi sebagai jalur penghubung aktivitas antarwilayah. Keberadaannya mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Bupati Jarot menegaskan, kerusakan jembatan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Sebab, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga menyentuh aktivitas sehari-hari masyarakat.
Menurutnya, Jembatan Lito merupakan urat nadi mobilitas warga. Ketika akses tersebut terganggu, berbagai aktivitas masyarakat, termasuk distribusi hasil ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar, ikut terdampak.
Usulan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, khususnya terhadap kerusakan yang ditimbulkan bencana alam pada 2023.
Selain penanganan Jembatan Lito, Pemkab Sumbawa juga menyampaikan sejumlah usulan dukungan lainnya kepada BNPB. Di antaranya pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat serta bantuan kendaraan operasional guna menunjang tugas dan penanganan kebencanaan di daerah.
Bupati Jarot berharap BNPB dapat memberikan perhatian dan memfasilitasi usulan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui audiensi ini, Pemkab Sumbawa berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana sekaligus mengembalikan kelancaran aktivitas masyarakat. (Gad)
