Sumbawa Besar, GaungNUSRA
UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa memberikan klarifikasi terkait informasi dan sejumlah narasi yang berkembang di media sosial mengenai proses seleksi peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme pendaftaran, verifikasi persyaratan hingga penetapan peserta pelatihan.
Kepala UPTD BLK Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Andy Ashary, dalam keterangan pers, Senin (9/11), menjelaskan bahwa program PBK merupakan bagian dari program vokasi nasional di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, standar pelatihan, kurikulum, proses pendaftaran hingga verifikasi peserta terintegrasi melalui platform digital SIAPkerja. Sistem tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan data dan administrasi kepesertaan, sebagaimana mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2025.
Melalui sistem tersebut, pendaftaran peserta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Calon peserta tidak dapat mendaftar sebelum masa pendaftaran dibuka maupun setelah periode pendaftaran resmi ditutup.
Terkait sasaran kepesertaan, BLK Sumbawa menjelaskan bahwa prioritas utama program PBK, sebagaimana tercantum dalam pengumuman resmi, diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK sederajat. Sementara lulusan sarjana (S1) dapat dipertimbangkan sebagai sasaran tambahan apabila kuota pada kejuruan tertentu belum terpenuhi oleh pendaftar dari kelompok prioritas.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis operasional UPTD BLK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.
Dalam proses verifikasi administrasi, panitia juga melakukan sejumlah penyesuaian data berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan.
Mengenai salah seorang pendaftar yang menjadi sorotan, Andy menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ijazah terakhir menunjukkan yang bersangkutan merupakan lulusan SMA/SMK sederajat dan telah mengikuti seluruh tahapan tes. Adapun tidak tercantumnya nama peserta tersebut dalam draf rekapitulasi sementara disebabkan kekeliruan teknis dalam pengetikan manual atau clerical error.
Karena itu, pencantuman kembali nama peserta dalam pengumuman akhir merupakan bentuk koreksi administrasi untuk memastikan hak peserta yang memenuhi persyaratan tetap terlindungi.
Sementara itu, terhadap pendaftar yang pada tahap awal memilih kategori lulusan SMK sederajat, tetapi saat verifikasi dokumen fisik melampirkan ijazah sarjana (S1), panitia melakukan penyesuaian alokasi. Langkah tersebut dilakukan agar kesempatan lulusan SMA/SMK yang menjadi sasaran prioritas tidak berkurang.
BLK Sumbawa juga memberikan ruang kepada pendaftar berkualifikasi S1 untuk memilih kejuruan lain yang kuotanya masih tersedia.
Andy menambahkan, perubahan dan penyelarasan data dari pengumuman sementara menuju pengumuman akhir merupakan bagian dari proses koreksi administrasi pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, UPTD BLK Disnakertrans Kabupaten Sumbawa memastikan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan seleksi, mulai dari daftar presensi bertanda tangan, berkas verifikasi ijazah hingga rekam jejak digital, tetap tersimpan sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi.
Pihak BLK juga menyatakan terbuka terhadap masukan, kritik maupun koordinasi konstruktif dari masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa.
Melalui klarifikasi tersebut, BLK Sumbawa berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme seleksi PBK serta mengetahui bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berpedoman pada persyaratan, ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku. (Gad)
