Bapperida Pertajam Lima Prioritas Pembangunan Sumbawa

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempertajam arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui penetapan lima prioritas utama yang menjadi pedoman penyusunan program kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr Dedy Heri Wibowo, menjelaskan lima prioritas tersebut dalam keterangan pers di sela kegiatan Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (10/11).

Kelima prioritas itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi melalui industrialisasi, peningkatan nilai tambah, penanganan kemiskinan, dan ketahanan sosial budaya.

Dedy menegaskan, seluruh program OPD harus disusun secara terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, program strategis nasional, serta inovasi daerah.

“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjabarkan kontribusi masing-masing dalam mendukung lima prioritas tersebut. Langkah ini dilakukan agar program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.

Selain itu, setiap OPD diminta menyelaraskan program dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa, program strategis nasional (PSN), dan program strategis Provinsi NTB. Perangkat daerah juga didorong menyiapkan inovasi yang relevan untuk dilaksanakan pada 2027.

Menurut Dedy, penajaman tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumbawa agar seluruh program pembangunan tahun 2027 menjadi penjabaran konkret dari RPJMD yang telah ditetapkan.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan penyesuaian RPJMD pada 2027.

Pertama, perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang berdampak terhadap pembagian urusan dan nomenklatur kelembagaan. Kedua, perubahan kapasitas fiskal daerah menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Dedy menyebutkan, ketergantungan APBD Kabupaten Sumbawa terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar, yakni berkisar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Ketiga, adanya catatan dan hasil evaluasi lembaga eksternal, termasuk Kementerian PAN-RB dan BPKP, terutama terkait indikator kinerja yang perlu diselaraskan.

“Melalui langkah tersebut, Bapperida berharap perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2027 dapat lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan serta kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. (Gad)